Menurut Kantor Berita ABNA, "Tuntutan rakyat yang telah kami suarakan selama 70-80 tahun terakhir adalah kehidupan yang aman dan harmoni satu sama lain di bawah perlindungan undang-undang yang kuat.” kata Saeed al-Shahabi, aktivis Pergerakan Kebebasan Bahrain yang beraktivitas di London.
Di dalam wawancara bersama Press TV Ahad lalu, beliau mendesak pemerintah Kerajaan Bahrain untuk menghentikan praktik politik nasionalisme yang diksriminatif dan korupsi di lembaga pemerintahan yang semakin kronis.
Sabtu lalu pengadilan Bahrain menyatakan akan mengadili lebih dari 20 orang pemimpin separatis Syiah yang diklaim melakukan tindakan-tindakan yang ingin menggulingkan kerajaan monarki setelah penangkapan bulan lalu.
Bulan Agustus lalu, sekitar 200 demonstran yang telah melakukan aksi unjuk rasa anti pemerintahan monarki telah ditangkap di Bahrain.
"Kami menuntut perundangan referendum yang telah ditulis oleh rakyat untuk rakyat, dan disetujui oleh rakyat di dalam referendum", tuntut al-Shahabi.
Pihak oposisi pemerintah Bahrain menolak amandemen undang-undang tahun 2002 dan menuntut diadakannya pemilihan umum Parlemen 23 Oktober nanti.
Warga Syiah di negara ini telah lama mengadukan perilaku diskriminasi oleh pemerintah kerajaan Bahrain yang didominasi Sunni. Organisasi penegakan hak asasi manusia telah menyuarakan situasi tersebut sambil mendesak Bahrain untuk melakukan prosedur penangkapan dan pengadilan sesuai aturan dan tidak melakukan siksaan terhadap tahanan yang diklaim melakukan upaya-upaya pemberontakan.
